Beberapa hari ini, saya muter ke beberapa sekolah yang ada di Madiun, Ngawi dan Ponorogo di Jawa Timur. Pertanyaan yang selalu muncul ketika saya menjelaskan tentang Pendidikan Berpusat pada Manusia adalah, “Bagaimana dengan sistem yang ada? Bagaimana dengan aturan dinas pendidikan daerah? ”
Suka tidak suka, masih banyak dinas pendidikan yang membelenggu sekolah-sekolah dengan aturan-aturan yang kaku dan tidak fleksibel. Berganti kurikulum belum juga mengubah mindset banyak pengambil kebijakan di daerah. Bahkan adanya implementasi kurikulum merdeka belum juga mengubah mindset itu. Menurut pengakuan kepala sekolah, dinas masih akan memperlakukan kebijakan ujian bersama. SESUATU YANG ABSURD. Merdeka belajarnya, tapi tidak ujiannya.
Tapi, kita juga tidak bisa menyalahkan 100% dinas itu, kenapa? Karena, orang yang membelenggu hanya akan membelenggu orang-orang yang mau dibelenggu (belenggu able) . Karena mindsetnya memang masih ingin dibelenggu. Karena, jika saja mau baca aturan, sejak 15 tahun lalu, ujian bersama sudah dihapuskan. Kementerian menyerahkan ujian kenaikan kelas dibuat oleh sekolah masing-masing melalui kurikulum tingkat Satuan pendidikan.
Nah, jadi, jika ingin lepas dari belenggu, lepaskan dulu mindset belenggu able ini di kepala kita. Gunakan aturan yang ada untuk melawan kebijakan tanpa regulasi yang membuat kita terbelenggu.
Alun-alun Madiun, 27 Mei 2022